Tugas Pokok dan Fungsi

  • Dibaca: 201 Pengunjung

Permasalahan Bidang Penanganan Pra Bencana
Beberapa permasalahan yang terkait dengan bidang pencegahan dan kesiapsiagaan  sebagai berikut:

  1. Kondisi  geografis  Kabupaten  Bangli  yang  rawan  akan  bencana  alam (Gunung berapi, gempa bumi, tanah longsor, pohon tumbang, banjir, kekeringan, kebakaran dll)
  2. Kondisi  bangunan  rumah  penduduk  dan  sarana  Pemerintahan  banyak yang rusak dan tidak memadai. Hal ini sangat membahayakan bila terjadi bencana;
  3. Pertambahan penduduk yang tinggi akan menyulitkan penanganan penanggulangan bencana;
  4. Belum sepenuhnya penyelenggaraan penanganan bencana di Kabupaten Bangli dilaksanakan sesuai dengan UU Nomor 24 Tahun 2007 terutama untuk kewenangan-kewenangan yang sebelumnya sudah ada di SKPD selain BPBD;
  5. Terbatasnya   anggaran   yang   tersedia   di   masing-masing   SKPD   bagi kegiatan    penyelenggaraan    penanggulangan    bencana    di Kabupaten Bangli;
  6. Adanya perubahan iklim global yang berpotensi meningkatkan intensitas bencana alam di duni ;
  7. Adanya keterbatasan sarana komunikasi di daerah sehingga menghambat kecepatan penyebaran arus data ke pusat maupun daerah lain;
  8. Luasnya cakupan wilayah penanganan penanggulangan kebencanaan dengan jenis potensi bencana yang beragam; dan
  9. Masih  rendahnya  pemahaman  masyarakat  dan  aparat  Pemerintahan dalam menyikapi kondisi alam yang rawan bencana.

Permasalahan Bidang Penanganan pada saat terjadi bencana
Beberapa    permasalahan    yang    terkait    dengan    bidang ketanggapdaruratan dan logistik sebagai berikut:

  1. Belum  memadainya prosedur dan regulasi sebagai pedoman penyelenggaraan penanganan bencana di Indonesia termasuk belum terpenuhinya seluruh amanah aturan dan regulasi yang  dikehendaki Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana;
  2. Masih tersebar dan belum terbangun Sistem informasi dan komunikasikebencanaan secara terpadu dan terintegrasi dari tingkat bawah sampai kabupaten;
  3. Kurang tersedianya anggaran yang memadai dalamrangka penanggulangan bencana;
  4. Kurang terpadunya  penyelenggaraan  penanganan  bencana  dan  masihberjalan secara sektoral;
  5. Belum optimalnya koordinasi pelaksanaan penanggulangan bencana; dan
  6. Masih terbatasnya sarana  dan prasarana dalampenyelenggaraan penanggulangan
  7. Belum memiliki SOP (Standar  Operational  Prosedur)  enanggulangan Bencana yang optimal.

Permasalahan Bidang Penanganan Pasca / setelah terjadi bencana
Beberapa permasalahan yang terkait dengan bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi  sebagai berikut:

  1. Basis data yang tidak termutakhirkan dan teradministrasi secara reguler;
  2. Penilaian  kerusakan  dan  kerugian  setelah  terjadi  bencana  yang  tidak akurat;
  3. Keterbatasan peta wilayah yang meyebabkan terhambatnya elaksanaan analisa kerusakan spasial;
  4. Koordinasi pinalainkerusakan dan kerugianserta perencanaan rehabilitasi dan rekontruksi yang terpusat;
  5. Keterbatasan alokasi pendanaan bagi rehabilitasi dan rekontruksi yang berasal dari anggaran daerah.
  • Dibaca: 201 Pengunjung